Problematika Gerbang ITB Jatinangor

Persoalan gerbang ITB Jatinangor yang tak kunjung usai benar-benar menguji kesabaran Kampus Mania. Alih-alih menjadi ruang akademik yang nyaman, kampus justru terasa seperti arena gerak jalan paksa akibat terbatasnya akses mobilitas. Meski penggunaan e-money dan parkir selektif terkesan modern, realitasnya kebijakan ini justru menciptakan kasta aksesibilitas. Kepemilikan kartu akses khusus dan lonjakan biaya parkir bagi yang tak punya kartu pun kian memperkeruh keresahan di kalangan massa kampus.

Dahulu, Kampus Mania dipaksa menyerah di parkiran depan. Ojek online (ojol) yang sering menjadi penyelamat saat mengejar jam kuliah harus tertahan di gate luar, memaksa Kampus Mania mengandalkan kaki sendiri untuk menanjaki bukit Jatinangor yang tak ramah lutut. Kabar baiknya, terdapat sedikit kelonggaran di mana ojol diperbolehkan masuk melalui gerbang utama untuk melakukan drop-off di seluruh area kampus. Namun, kebijakan ini tetap dibarengi "syarat dan ketentuan" yang mencekik. Durasi bebas biaya hanya tersedia untuk 5 menit pertama, selebihnya akan dikenakan tarif Rp5.000. Durasi yang sangat singkat ini sering kali memicu ketergesaan pengemudi yang justru berisiko bagi keselamatan di dalam kawasan kampus.

Ketidakkonsistenan pun kian terasa pada akses gerbang lainnya. Gerbang Rektorat yang secara geografis sangat strategis untuk memangkas waktu menuju GKU 3 kini hanya bisa digunakan untuk menurunkan mahasiswa di luar gerbang tanpa izin masuk. Sementara itu, aturan operasional mobil di pagi hari justru menambah kebingungan. Mobil dilarang naik dan hanya boleh berhenti di parkiran bawah saat pagi hari, namun anehnya diperbolehkan naik saat siang hari. Jika alasannya adalah pembatasan emisi atau Go Green, mengapa aturan ini berubah-ubah tergantung jam? Inkonsistensi ini membuat narasi lingkungan terasa seperti formalitas yang membingungkan daripada kebijakan yang terukur.

Sumber: jatinangor.itb.ac.id

Persoalan mobilitas ini diperparah dengan fasilitas shuttle yang cukup jauh dari kata memadai. Pihak kampus memang menyediakan shuttle, tapi mari kita jujur; apakah jumlah dua atau tiga unit itu manusiawi untuk ribuan mahasiswa? Jadwalnya pun lebih mirip teka-teki. Sering kali sebelum jam 12.00 siang, shuttle tak kunjung turun menjemput. Tanpa ada sistem pelacakan real-time atau papan informasi digital, Kampus Mania dibiarkan menunggu dalam ketidakpastian. Akhirnya, banyak dari Kampus Mania yang memilih menyerah dan mulai menanjak sendiri karena tidak tahu kapan bantuan akan datang. Bukankah solusi teknologi seperti aplikasi pelacak adalah hal minimal yang bisa dilakukan kampus teknik sekelas ITB?

Sumber: jatinangor.itb.ac.id

Memang terdapat aspek positif yang perlu diakui dari kebijakan ini. Suasana kampus menjadi lebih tenang, risiko kecelakaan berkurang, dan polusi udara di area inti memang berhasil ditekan. Penertiban perilaku berkendara, seperti teguran terhadap praktik "bonceng tiga" atau pengendara tanpa helm, juga krusial bagi keselamatan massa kampus. Namun, pertanyaannya tetap sama: apakah keamanan dan ketertiban harus selalu dibayar dengan kerumitan mobilitas yang tidak konsisten?

Kebijakan ini terasa seperti reaksi yang masih "setengah matang" terhadap masalah parkir. Lahan parkir tetap terbatas, penumpukan kendaraan di titik tertentu tetap terjadi, dan mahasiswa tetap menjadi pihak yang paling terdampak oleh ketidakjelasan aturan waktu masuk kendaraan. Tanpa urgensi yang jelas dan fasilitas pendukung yang mumpuni, kebijakan ini hanya akan terasa seperti beban tambahan di tengah padatnya jadwal akademik.

Sekarang, bola ada di tangan pihak kampus. Apakah suara mahasiswa yang ramai memperbincangkan hal ini hanya akan dianggap angin lalu? Kampus seharusnya bukan pihak yang menyulitkan penghuninya, melainkan ruang yang mampu memberikan solusi mobilitas yang adil, konsisten, dan transparan bagi seluruh massa di dalamnya.